BANDUNG - Kaukus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) seluruh Indonesia satu suara dalam menyikapi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat yang berakhir Kamis telah banyak terjadi permasalahan sehingga mengusulkan supaya kejuaraan ini lebih terencana dan sistematis.
Bahkan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan PON 2016 ini dituangkan dalam sebuah rekomendasi kaukus KONI provinsi seluruh Indonesia yang ditandatangani oleh 23 provinsi. Rekomendasi ini langsung diserah kepada Ketua KONI Pusat, Tono Suratman.
"Rekomendasi ini kami serahkan agar kedepan penyelenggaraan PON bisa lebih baik lagi. Apa yang terjadi disini merupakan pengalaman berharga untuk penyelenggaraan PON ke depan. Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah bidang pertandingan. Untuk akomodasi peserta sangat baik," kata koordinator Kaukus KONI Provinsi, Djamhuron P Wibowo di Bandung,Kamis.
Selanjutnya, kata Djamhuron, rekomendasi yang dibuat akan dikawal bersama. Terkait hanya 23 provinsi yang menandatangani rekomendasi tersebut, wakil ketua KONI DKI Jakarta mengaku pada prinsipnya semua provinsi menyetujui dan karena keterbatasan waktu untuk berkumpul.
Perwakilan dari kontingen Sulawesi Tenggara, Erickson Ludji mengatakan, rekomendasi yang diberikan bukan mengatakan jika PON 2016 di Jawa Barat tidak bagus. Hanya saja, ada beberapa penyelenggara yang tidak berfungsi dengan baik sehingga kedepannya harus diperbaiki.
"Kami akan kawal rekomendasi ini di setiap kesempatan. Yang jelas kami ingin kedepannya pelaksanaan PON jauh lebih baik," katanya.
Selain DKI Jakarta dan Sulawesi Tenggara, KONI provinsi yang telah menandatangani rekomendasi diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau hingga Papua Barat.
Berikut rekomendasi yang diajukan Kaukus KONI Provinsi :
1. Bahwa untuk pelaksanaan PON mendatang diharapkan penyelenggaraan lebih terencana, sistematis, dan tuntas.
2. Bahwa 2 tahun sebelum pelaksanaan penyelenggaraan PON, semua regulasi (juklak, juknis, technical handbook) telah dituntaskan melalui pembahasan dan persetujuan oleh KONI-KONI Provinsi seluruh Indonesia.
3. Bahwa Technical Delegate (TD) yang bermasalah pada penyelenggaraan PON XIX/2016 diberikan sanksi dan tidak disertakan sebagai TD pada PON yang akan datang.
4. Bahwa dalam tata cara rekruitmen wasit dan juri harus memiliki lisensi up-to date dan harus independen, serta ditetapkan bersama oleh KONI-KONI Provinsi seluruh Indonesia.
5. Bahwa atlet yang telah lolos dari tim keabsahan PB PON wajib untuk menjadi peserta atlet Kontingen PON KONI seluruh Indonesia dan tidak boleh dianulir.
6. Bahwa atlet yang sudah memiliki validitas dari tim keabsahan PB PON dan sebagai atlet Kontingen PON KONI seluruh Indonesia wajib diumumkan melalui visualisasi maupun alat peraga cetak, paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan PON dilaksanakan.
7. Bahwa penentuan cabang olahraga dan nomor-nomor yang dipertandingkan pada penyelenggaraan PON harus berorientasi pada Olympic Sport dan dibahas, serta ditentukan oleh KONI-KONI Provinsi seluruh Indonesia dan dilaksanakan oleh PB PON dan PB/PP induk cabang olahraga.
8. Bahwa sebelum pelaksanaan PON Remaja II/2017 Jawa Tengah, Kaukus KONI Provinsi seluruh Indonesia menyampaikan kepada KONI Pusat untuk mempertemukan KONI-KONI Provinsi seluruh Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan Prakualifikasi PON II/2017 Jawa Tengah dan KONI Jawa Tengah untuk siap mengakomodasikannya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(tty)
